Tri Suyanto Ikuti Konsolidasi Nasional Persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

Jakarta, 6 Juni 2024 - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Utara, Tri Suyanto, turut hadir dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilaksanakan di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Bawaslu dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari persiapan menghadapi kemungkinan perselisihan hasil Pemilu 2024.

Konsolnas ini bertujuan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah strategis dan teknis yang akan diambil oleh Bawaslu dalam menangani perselisihan hasil pemilu yang mungkin diajukan oleh peserta pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu RI, Abhan, menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran Bawaslu untuk menghadapi berbagai potensi perselisihan hasil pemilu dengan profesionalisme dan integritas tinggi.

Tri Suyanto, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan komitmennya untuk memastikan proses PHPU di Kabupaten Bengkulu Utara berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. "Kami di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara siap untuk mengawal proses perselisihan hasil pemilu dengan transparansi dan akuntabilitas. Setiap laporan dan bukti yang diajukan akan ditangani secara objektif dan independen," ujar Tri Suyanto.

Beberapa agenda utama dalam Konsolnas tersebut meliputi:

1. Penyusunan Tim PHPU: Membahas pembentukan tim khusus di setiap daerah untuk menangani dan mempersiapkan bahan serta dokumen yang diperlukan dalam proses PHPU di MK.
2. Pemahaman Regulasi dan Prosedur PHPU: Memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi dan prosedur yang harus diikuti dalam pengajuan dan penanganan PHPU.
3. Pengumpulan dan Pengelolaan Bukti: Menekankan pentingnya pengumpulan bukti yang valid dan relevan serta pengelolaan dokumen secara sistematis untuk mendukung argumen dalam PHPU.
4. Simulasi dan Pelatihan Teknis: Melaksanakan simulasi dan pelatihan teknis untuk memperkuat kapasitas jajaran Bawaslu dalam menghadapi sidang PHPU di MK.
5. Koordinasi dengan Lembaga Terkait: Membangun koordinasi yang baik dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Konstitusi, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan proses PHPU berjalan efisien dan efektif.

Tri Suyanto juga menekankan pentingnya kerja sama antara Bawaslu dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan media, untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. "Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi setiap tahapan pemilu dan memberikan informasi yang akurat apabila terjadi dugaan pelanggaran," tambahnya.

Konsolnas ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan dan koordinasi Bawaslu dalam menghadapi perselisihan hasil pemilu, sehingga proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili suara rakyat.