Waspada Isu Negatif! Bawaslu Bengkulu Utara Gelar Rapat Pokja Tangkal Kampanye Hitam Pemilu

Bengkulu Utara – Untuk menghadapi maraknya isu negatif dan penyebaran informasi yang tidak benar selama Pemilu Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara mengadakan Rapat Kelompok Kerja (Pokja) bersama para stakeholder pada 18 September 2024. Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi antara pihak-pihak terkait dalam menangani isu-isu negatif, termasuk hoaks, yang dapat mempengaruhi jalannya proses pemilu.

Rapat Pokja ini dipimpin oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, Tahirin Jayadi. Dalam sambutannya, Tahirin menekankan pentingnya kerjasama dalam menangkal dampak negatif dari informasi palsu dan kampanye hitam yang berpotensi merusak integritas pemilu.

“Kami di Bawaslu sangat serius dalam menangani isu-isu negatif yang sering muncul selama pemilu. Kampanye hitam dan hoaks tidak hanya merusak citra calon, tetapi juga bisa mengganggu stabilitas dan kredibilitas proses pemilu. Oleh karena itu, melalui rapat ini, kami berupaya memperkuat kolaborasi dengan semua pihak untuk memastikan langkah-langkah pencegahan yang efektif,” ujar Tahirin Jayadi.

Ia menambahkan bahwa salah satu fokus Bawaslu adalah mencegah informasi palsu yang dapat menyebar dengan cepat di tengah masyarakat. "Kami akan meningkatkan pengawasan terhadap penyebaran hoaks dan informasi negatif selama pemilu. Melalui kerjasama dengan stakeholder, kami yakin bisa meminimalkan dampak buruk dan menjaga agar pemilu berlangsung dengan kondusif," jelasnya.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait. Dalam diskusi, disepakati bahwa strategi pencegahan isu negatif harus melibatkan pendekatan kolaboratif yang intensif, serta peningkatan literasi media bagi masyarakat agar mampu menyaring informasi yang benar.

Rapat Pokja ini menjadi langkah penting bagi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dalam mewujudkan pemilu yang bebas dari kampanye hitam dan hoaks, sekaligus menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.