Jaga Pemilu Bersih! Bawaslu Bengkulu Utara Bahas Netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam Rapat Pokja

Bengkulu Utara – Dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri pada Pemilu Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara menggelar Rapat Kelompok Kerja (Pokja) bersama berbagai stakeholder terkait pada 18 September 2024. Rapat ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap netralitas institusi negara guna memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam politik praktis, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan adil dan berintegritas.

Rapat Pokja ini dibuka dan dipimpin oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, Tahirin Jayadi. Dalam arahannya, Tahirin menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu dan seluruh stakeholder dalam memastikan tidak ada pelanggaran yang melibatkan ASN, TNI, atau Polri.

“Kami di Bawaslu berkomitmen penuh untuk menjaga netralitas seluruh elemen yang memiliki peran penting di pemerintahan. ASN, TNI, dan Polri harus tetap profesional dan tidak berpihak dalam proses pemilu. Melalui rapat Pokja ini, kami ingin memperkuat pengawasan dan memastikan semua pihak mematuhi regulasi yang ada,” ujar Tahirin Jayadi.

Ia juga menyampaikan bahwa pengawasan netralitas merupakan langkah preventif yang sangat penting dalam menjaga demokrasi yang sehat. “Dengan pengawasan yang ketat dan koordinasi yang baik, kita bisa meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang. Ini adalah langkah konkret untuk menjamin Pemilu 2024 berjalan dengan bersih dan adil,” tambah Tahirin.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai unsur, termasuk perwakilan dari institusi TNI, Polri, ASN, dan instansi terkait lainnya. Diskusi yang berlangsung dalam rapat ini diharapkan mampu menghasilkan strategi pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah pelanggaran netralitas dalam pemilu mendatang.

Melalui Rapat Pokja ini, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan keseriusannya dalam menjaga profesionalitas dan independensi ASN, TNI, dan Polri, yang pada akhirnya akan mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.