Puadi Dorong Mahasiswa UNP Jadi Penggerak Literasi Digital dan Pengawasan Demokrasi

Padang, Bawaslu – Kemampuan berpikir kritis dan memverifikasi informasi menjadi modal penting bagi generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi di era digital. Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga perlu berperan aktif dalam memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya ke ruang publik.

Pesan tersebut disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Puadi, saat membuka kegiatan Bawaslu Campus Connect di Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Selasa (13/10/2026). Ia mengajak mahasiswa membangun kebiasaan bermedia digital yang kritis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kebenaran.

“Jangan menjadi generasi yang paling cepat menerima informasi. Jadilah generasi yang paling kritis dalam memverifikasi informasi. Jangan hanya bertanya apakah informasi ini menarik, tetapi bertanyalah apakah informasi ini benar,” kata Puadi.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pengawasan pemilu. Pemanfaatan teknologi perlu diarahkan untuk memperkuat langkah pencegahan, mendeteksi potensi pelanggaran, meningkatkan pengelolaan data, serta membangun sistem pengawasan yang terintegrasi dan mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Namun, Puadi mengingatkan bahwa kemajuan teknologi harus tetap diimbangi dengan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, etika, keamanan data, dan perlindungan hak warga negara. Teknologi, menurutnya, merupakan sarana untuk memperkuat demokrasi, bukan menggantikan nilai-nilai yang menjadi landasan kehidupan demokratis.

Ia juga menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membangun budaya demokrasi yang berbasis pengetahuan. Lingkungan akademik dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan nalar kritis, menguji informasi berdasarkan bukti, serta memahami persoalan kepemiluan secara lebih mendalam.

Dalam konteks tersebut, Puadi mengapresiasi Universitas Negeri Padang yang membuka ruang kolaborasi bersama Bawaslu. Ia menegaskan bahwa hubungan kedua institusi perlu dikembangkan melampaui kegiatan sosialisasi dan kerja sama formal, menuju pembentukan ekosistem demokrasi yang melibatkan pengetahuan akademik dan partisipasi masyarakat.

“Demokrasi yang sehat tidak cukup hanya ditopang oleh regulasi dan institusi. Demokrasi membutuhkan pengetahuan, nalar kritis, kebebasan akademik, partisipasi warga negara, serta kemampuan masyarakat untuk membedakan antara fakta dan manipulasi,” ujarnya.

Melalui kegiatan Bawaslu Campus Connect, Bawaslu berharap keterlibatan perguruan tinggi dapat semakin memperkuat pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif. Mahasiswa diharapkan mampu mengambil peran nyata, baik dengan meningkatkan kecakapan digital maupun berpartisipasi dalam mengawal proses pemilu.

Menutup pesannya, Puadi menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam pengawasan pemilu tetap bergantung pada integritas manusia dan keterlibatan publik.

“Teknologi adalah alat, data adalah sumber daya, dan institusi adalah instrumen. Namun, integritas manusia adalah penentu, dan partisipasi masyarakat adalah kekuatan yang menjaga demokrasi tetap hidup,” pesannya.

Kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran demokratis, mampu menyaring informasi secara kritis, dan bersedia mengambil bagian dalam menjaga integritas pemilu.