Bawaslu Perkuat Komitmen Ciptakan Lingkungan Kerja Inklusif dan Bebas Kekerasan Seksual

Jakarta – Upaya menciptakan lingkungan kelembagaan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual terus menjadi perhatian Bawaslu. Salah satu langkah yang didorong adalah pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di seluruh jajaran Bawaslu, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menegaskan bahwa pembentukan Pokja PPKS tidak boleh hanya dipandang sebagai respons terhadap adanya kasus kekerasan seksual. Lebih dari itu, keberadaan Pokja menjadi bagian penting dalam membangun sistem pencegahan, mitigasi, serta kesiapan kelembagaan dalam menangani potensi kekerasan.

Hal tersebut disampaikannya saat menutup Rapat Koordinasi Konsolidasi Perempuan Mengawasi Pemilu bertema Memperkuat Komunikasi Publik dan Ekosistem Pengawasan Pemilu yang Inklusif dan Nirkekerasan, Selasa (10/11/2026).

Lolly mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan, masih terdapat 17 provinsi yang belum membentuk Pokja PPKS meskipun surat edaran dan sosialisasi telah disampaikan. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena pencegahan kekerasan seksual harus dipersiapkan tanpa menunggu terjadinya kasus.

Menurutnya, upaya menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan bukan sekadar tanggung jawab individu atau kelompok tertentu, melainkan komitmen bersama seluruh unsur kelembagaan.

Ia juga menekankan pentingnya kesamaan perspektif antara jajaran perempuan dan laki-laki dalam memahami bahwa pencegahan serta penanganan kekerasan seksual merupakan tanggung jawab seluruh keluarga besar Bawaslu.

Selain itu, Lolly mengingatkan agar kebijakan PPKS tetap dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, terlepas dari pergantian kepemimpinan. Dengan demikian, komitmen kelembagaan tidak bergantung pada sosok atau individu tertentu.

Melalui konsolidasi tersebut, Bawaslu berharap terbentuk kesadaran kolektif dan solidaritas ant jajaran dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman, setara, inklusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Komitmen ini diharapkan terus diperkuat hingga ke seluruh tingkatan Bawaslu.